Suaramuda.com - Abduk Malik, Datuok Rajo Dubalai mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah berani yang diambil oleh anggota DPRD Kampar, Juswari Umar Said untuk mengajukan gugatan perdata terhadap alokasi aspirasi pembangunan atau biasa disebut pokir dewan yang dianggapnya tidak adil bagi masing-masing wakil rakyat.
Langkah ini, kata Malik, mencerminkan ketegasan dan keberanian dalam memperjuangkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh semua pihak secara adil dan transparan. Semangat untuk memperjuangkan keadilan ini sangat penting dalam menjaga integritas sistem hukum dan demokrasi di negara kita.
Selain itu, lanjut dia, gugatan pidana atau gugatan ke TUN juga diperlukan, untuk memastikan secara prosedural dan administrasi mekanisme pembagian kue-kue pokir itu sesuai aturan atau tidak.
"Kita berharap wakil rakyat juga menggugat postur APBD Kampar untuk belanja publik jauh lebih kecil dari belanja pegawai," ujar Abdul Malik pada wartawan, Kamis (5/10/2023).
Karena menurut dia, alokasi dana yang kurang untuk belanja publik dapat mengakibatkan terbatasnya pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sekolah, rumah sakit, dan perbaikan jalan mungkin tidak mendapatkan pembiayaan yang memadai, menyebabkan menurunnya kualitas pelayanan.
"Masyarakat merasa kecewa dengan kualitas pelayanan publik yang rendah dan ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini dapat menyebabkan ketidakpuasan hingga dapat memicu protes, dan menimbulkan potensi ketegangan sosial di masyarakat," kata dia.-***