KAMPAR - Angka tenaga honorer di Kabupaten Kampar saat ini mencapai hampir 7000 orang atau lebih tepatnya sebanyak 6.987 orang.
Peningkatan jumlah honorer di Kampar terjadi sejak medio 2017 hingga ke tahun 2022. Di tahun 2016 jumlah tenaga honorer ini tercatat hanya kurang dari 2000 orang. Namun sejak tahun 2017 hinga saat ini jumlahnya meroket hampir mencapai 7000 orang.
Menurut Muhammad Ikhsan, Ketua Gapensi Kabupaten Kampar jumlah tenaga honorer yang jumlahnya hampir mencapai angka 7000 orang sudah tidak proporsional dan sangat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar.
"Itu sudah pasti membebani APBD Kampar. 7000 ribu angka yang sangat fantastis. Dan ini tentu saja berpotensi membuka peluang untuk KKN," ujar Ikhsan pada wartawan, Rabu (31/5/2023).
Menurut Ikhsan, sesuai dengan perintah Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang ia dengar dari Pj. Bupati Kamsol tidak boleh ada penerimaan tenaga honorer baru.
Tidak hanya membebani APBD, perekrutan tenaga honorer di Kampar juga patut diduga sarat akan permainan uang. Setidaknya dugaan itu dapat tercium dari adanya warga yang mengaku tertipu oleh sejumlah calo dalam perekrutan tenaga honorer di sejumlah dinas maupun badan.
Dari seorang pengacara muda, Risko Delo SH MH kami menggali informasi mengenai adanya warga yang memintanya menjadi kuasa hukum karena mereka merasa telah ditipu oleh beberapa orang calo penerimaan honorer. Calo ini sebut dia berasal dari orang swasta maupun oknum orang dinas yang mengaku dekat dengan para pejabat.
Kata Risko, sejauh ini ada 15 orang klien yang sedang ia bela hak-haknya. "Ada 15 orang warga yang saya dampingi sebagai kuasa hukum. Mereka merasa tertipu dalam hal penerimaan tenaga honorer di sejumlah OPD di Pemkab Kampar," kata Risko pada wartawan, Rabu (31/5/023).
Dijeskan Risko, 15 orang klien yang ia bela tersebut, mereka yang punya bukti berupa kwitansi penyetoran uang ke oknum calo masuk jadi tenaga honor. Jumlah itu lanjut Risko belum termasuk warga yang mengadu, mengaku tertipu akan tapi mereka tak punya bukti berupa kwitansi penyetoran uang.
"Ada lagi 5 orang warga yang juga mengaku tertipu diiming-imingi masuk jadi tenaga honor. Duit sudah disetor, tapi pekerjaan yang dijanjikan tak ada. Akan tetapi mereka tak punya bukti kwitansi," ucap Risko.
"Bisa dibayangkan, berapa banyak korban yang tertipu. Sama saya saja 20 orang warga yang mengaku dimintai uang oleh para calo. Akhirnya mereka hanya jadi korban. Belum lagi mereka yang mengadu sama yang lain. Kemungkinan masih banyak warga yang tak mengadu hanya mendiamkan saja persoalan yang mereka alami ini," imbuh Risko.(NAZ)