XIII KOTO KAMPAR - Upaya Presiden Jokowi untuk memperkuat sektor ketahanan pangan masyarakat begitu besar.
Salah satu program yang diluncurkan Presiden Jokowi melalui Kementerian Pertanian ialah membangun lumbung pangan di berbagai wilayah di Indonesia termasuk di Kabupaten Kampar.
Namun sungguh disayangkan, program pembangunan lumbung pangan di Kampar ini bisa disebut mubazir. Sebab, hampir dua tahun pasca dibangun, beberapa lumbung ini belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden Jokowi.
Lumbung pangan yang berada di Dusun 1 Pincuran Bilah, RT 004 RW 002, Desa Koto Mesjid, Kecamatan XIII Koto Kampar ini contohnya. Meski telah dibangun pakai uang rakyat pada 2021 lalu hingga kini belum bermanfaat. Kondisinya tak terawat, di sekelilingnya pun sudah ditumbuhi semak dan rerumputan liar.
Seorang warga setempat, Ratlan mempertanyakan mengapa bangunan ini sampai saat ini belum difungsikan.
Meski sudah dibangun sejak 2021 lalu dengan anggaran cukup besar yakni mencapai 332 juta, sayangnya hingga Maret 2023 ini belum difungsikan.
"Lalu untuk apa bangunan ini dibuat bilang hingga kini belum berfungsi?" ucap warga ini, Selasa (28/3/2023).
Kemudian, apakah letak bangunan yang berada di Desa Koto Mesjid adalah hal lain yang juga dipertanyakan. Sumber kami ini juga melihat akan lebih pas bangunan lumbung pangan tersebut dibangun di desa lain.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar, Cokro Aminoto pada 2022 lalu saat dimintai konfirmasi soal mengapa lumbung pangan di Desa Gunung Malelo belum juga difungsikan, menyebut bangunan itu merupakan lumbung pangan bagi daerah rentan atau rawan pangan.
Katanya, lumbung ini akan dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Ia pun mangku akan mencari tahu ke bawah mengapa bangunan ini belum difungsikan.
Kata dia, lumbung pangan ini secara teknis berfungsi untuk menjaga stok pangan bagi warga di daerah tersebut yang digolongkan daerah rawan pangan.
Soal lokasi, Cokro menyebut, Desa Gunung Malelo adalah titik yang pas untuk dibangun lumbung pangan berdasarkan kajian dan analisa Dinas Ketahanan Pangan. Sebab lanjutnya, di sana merupakan daerah yang tergolong daerah rawan dan rentan pangan.
Nantinya, sambung Cokro, pengelola bisa membeli gabah dari tempat lain, dan disimpan di lumbung, kemudian padi yang disimpan ini bisa pergunakan sesuai kebutuhan warga setempat.(NAZ)